Keputusan Kontroversial dari Gedung Putih
Pada 30 Agustus 2025, Presiden Donald Trump membuat keputusan kontroversial dengan mencabut perlindungan Secret Service untuk Kamala Harris, mantan Wakil Presiden Amerika Serikat periode 2021–2025. Langkah ini langsung menimbulkan kehebohan politik dan perdebatan sengit di Washington, karena Harris masih dianggap sebagai salah satu figur politik paling berpengaruh di Partai Demokrat.
Secara tradisional, mantan wakil presiden Amerika berhak mendapatkan perlindungan keamanan dari Secret Service seumur hidup, meskipun dalam level berbeda dibanding presiden. Perlindungan ini bukan hanya simbol kehormatan, tetapi juga bentuk pengakuan bahwa posisi politik mereka masih rawan ancaman.
Namun, pemerintahan Trump berargumen bahwa perlindungan bagi Harris sudah tidak diperlukan lagi, dengan alasan efisiensi anggaran. Keputusan ini, menurut banyak pengamat, lebih bersifat politis daripada administratif.
Latar Belakang: Hubungan Panas Trump–Harris
◆ Rivalitas Sejak Pemilu 2020
Sejak Kamala Harris maju sebagai cawapres mendampingi Joe Biden dan memenangkan pemilu 2020, hubungannya dengan Trump selalu penuh ketegangan. Trump kerap melontarkan kritik pedas kepada Harris, menudingnya sebagai “wakil presiden gagal” yang tidak mampu mengatasi isu perbatasan dan imigrasi.
◆ Harris sebagai Ancaman Politik
Meski gagal maju sebagai kandidat presiden pada 2024, Harris tetap menjadi figur sentral di Partai Demokrat. Popularitasnya di kalangan minoritas, kaum muda, dan pemilih progresif menjadikannya kandidat potensial untuk pemilu 2028. Inilah yang diduga membuat Trump berusaha melemahkannya sejak dini.
◆ Tradisi Perlindungan Secret Service
Secara hukum, mantan wakil presiden memang berhak atas perlindungan Secret Service. Bahkan tokoh seperti Dick Cheney dan Mike Pence masih mendapat pengawalan hingga kini. Keputusan untuk mencabut perlindungan Harris dianggap sebagai pelanggaran tradisi dan norma politik yang sudah lama berlaku.
Implikasi Politik Domestik
◆ Kritik dari Partai Demokrat
Demokrat menilai keputusan ini sebagai serangan politik terang-terangan. Ketua Senat Chuck Schumer menyebut langkah Trump sebagai “pembalasan pribadi yang berbahaya.” Nancy Pelosi bahkan menilai ini sebagai bentuk pelemahan demokrasi karena mengorbankan keamanan demi kepentingan politik.
◆ Dukungan dari Basis Trump
Sebaliknya, banyak pendukung Trump mendukung keputusan ini. Mereka menganggap Kamala Harris sudah tidak relevan dan tidak seharusnya membebani anggaran negara dengan perlindungan keamanan. Trump memanfaatkan isu ini untuk memperkuat citra sebagai pemimpin yang “hemat dan anti-privilege.”
◆ Polaritas Politik Meningkat
Keputusan ini semakin memperlebar jurang perpecahan politik di AS. Alih-alih meredakan tensi, kebijakan Trump justru memperkuat narasi bahwa ia lebih mementingkan loyalitas politik dibanding stabilitas nasional.
Isu Keamanan Nasional
◆ Ancaman Nyata bagi Mantan Wakil Presiden
Seorang mantan wakil presiden masih menghadapi risiko keamanan yang signifikan. Ancaman bisa datang dari kelompok ekstremis, lawan politik, maupun individu dengan agenda pribadi. Tanpa perlindungan Secret Service, risiko terhadap Harris meningkat drastis.
◆ Precedent Berbahaya
Keputusan ini menciptakan preseden berbahaya bagi masa depan politik AS. Jika perlindungan bagi mantan pejabat bisa dicabut semudah ini, maka setiap pergantian pemerintahan bisa memicu aksi balas dendam serupa.
◆ Tanggapan Internasional
Negara-negara sekutu AS ikut mengamati langkah ini dengan cemas. Mereka melihatnya sebagai tanda ketidakstabilan politik dalam negeri AS yang bisa berdampak pada hubungan internasional.
Analisis: Strategi atau Sabotase?
◆ Strategi Politik Jangka Pendek
Bagi Trump, keputusan ini bisa dianggap sebagai strategi untuk melemahkan Demokrat menjelang pemilu paruh waktu 2026. Dengan membuat Harris tampak rentan, Trump berusaha menunjukkan bahwa Demokrat tidak punya figur kuat.
◆ Sabotase Demokrasi?
Namun, bagi para kritikus, ini bukan strategi, melainkan sabotase terhadap prinsip demokrasi. Demokrasi modern menuntut adanya penghormatan terhadap institusi dan jabatan, terlepas dari siapa yang memegangnya. Mencabut perlindungan Harris dianggap sebagai bentuk “politik balas dendam” yang berpotensi merusak sistem.
◆ Implikasi Hukum
Meski sah secara administratif, keputusan ini bisa menghadapi gugatan hukum. Beberapa lembaga advokasi hak sipil sedang mempersiapkan langkah hukum untuk menantang kebijakan Trump di pengadilan federal.
Kesimpulan: Ancaman Baru bagi Demokrasi Amerika
Pencabutan perlindungan Secret Service untuk Kamala Harris adalah salah satu keputusan politik paling kontroversial di era Trump. Ia membuka perdebatan besar tentang keamanan, tradisi, dan masa depan demokrasi di Amerika Serikat.
Apakah ini strategi politik cerdas atau justru tindakan balas dendam pribadi, satu hal yang pasti: langkah ini semakin memperkuat citra Trump sebagai presiden yang tidak ragu menabrak norma demi kepentingannya. Bagi Harris, keputusan ini bukan hanya soal keamanan pribadi, tetapi juga simbol perjuangan politiknya di tengah lanskap demokrasi Amerika yang semakin rapuh.
Referensi:
